berita1.id, Batam – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batam menggelar doa dan renungan bersama untuk memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli (27 Juli 1996–27 Juli 2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor RR, Komplek Perkantoran Graha Kadin, Batam, Minggu (26/7/2026) malam itu menjadi momentum refleksi atas perjalanan demokrasi di Indonesia.
Berbeda dari peringatan pada umumnya, kegiatan tersebut dikemas dengan menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat yang hadir dapat menikmati sajian angkringan sambil mengikuti pemutaran film dokumenter, doa bersama, dan refleksi sejarah Peristiwa Kudatuli.
Acara dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Kepulauan Riau Prof. Soerya Respationo, jajaran pengurus DPD, Dewan Pertimbangan DPD PDI Perjuangan Kepri Irjen Pol (Purn) Darmawan, Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau Dwi Ajeng Sekar Respaty, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Fraksi PDI Perjuangan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam Nuryanto, anggota DPRD Kota Batam Fraksi PDI Perjuangan, serta pengurus partai dari tingkat PAC, ranting, anak ranting, hingga badan dan sayap partai.
Dalam sambutannya, Soerya Respationo mengatakan Peristiwa Kudatuli harus menjadi pengingat bagi seluruh kader untuk menjaga demokrasi dan tidak melupakan sejarah.
“Kita petik pelajaran dari film dokumenter yang baru saja kita saksikan. Konstitusi kita dengan tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan,” kata Soerya.
Menurut dia, Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu contoh praktik kekuasaan yang menyimpang dari prinsip demokrasi dan konstitusi pada masa Orde Baru. Ia menilai saat itu terjadi politik divide et impera atau politik pecah belah terhadap Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai upaya mempertahankan kekuasaan.
“Politik divide et impera adalah politik memecah belah untuk kemudian menguasai. Saat itu PDI dipecah agar lebih mudah dikuasai. Namun seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan rakyat bersatu melawannya,” ujarnya.
Soerya menyebut perlawanan terhadap penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 menjadi salah satu embrio lahirnya gerakan Reformasi yang kemudian mengakhiri pemerintahan Orde Baru.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa peringatan Kudatuli bukan dimaksudkan untuk memelihara dendam, melainkan menjaga ingatan kolektif agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kita memperingati Kudatuli bukan untuk dendam, tetapi untuk melawan lupa. Jangan sampai kader PDI Perjuangan melupakan sejarah ketika demokrasi dibungkam dan alat negara tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia mengajak seluruh kader terus berada di garda depan dalam menjaga demokrasi serta memperkuat pemahaman terhadap Pancasila, Marhaenisme, dan pemikiran Bung Karno. Menurut dia, nilai “Satyam Eva Jayate” atau “pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang” harus diwujudkan dalam tindakan, bukan sekadar menjadi slogan.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam Nuryanto mengatakan peringatan 30 tahun Kudatuli menjadi kesempatan bagi kader untuk merefleksikan perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen membela kepentingan rakyat.
Menurut dia, pemutaran film dokumenter bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan kembali semangat perjuangan yang diwariskan kepada kader partai.
“Kita saksikan dari film dokumenter yang baru saja kita lihat. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua sekaligus membangkitkan kembali spirit perjuangan yang telah diwariskan oleh para pendahulu,” ujar Nuryanto.
Ia menjelaskan Peristiwa Kudatuli berawal dari dinamika politik setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada Kongres Surabaya 1993. Menurut dia, konflik politik yang berkembang kemudian berujung pada penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.
“Yang terjadi saat itu bukan kerusuhan, tetapi penyerangan, perampasan, dan penguasaan Kantor DPP PDI yang dipimpin Ibu Megawati,” katanya.
Nuryanto juga mengenang perjuangan kader yang mempertahankan kantor partai. Menurut dia, sejumlah kader mengalami luka-luka, meninggal dunia, hingga hilang. Ia mengatakan Batam juga memiliki kader yang menjadi saksi langsung dalam peristiwa tersebut sehingga memiliki makna tersendiri bagi kader PDI Perjuangan di daerah.
Karena itu, ia mengajak seluruh kader meneladani semangat perjuangan para pendahulu dengan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat.
“Sebagai kader PDI Perjuangan, kita harus selalu siap berada di garis depan memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil, khususnya di Kota Batam,” ujarnya.
Bagi PDI Perjuangan, peringatan 30 tahun Kudatuli tidak hanya menjadi ruang mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga momentum memperkuat soliditas organisasi dan komitmen kader untuk menjaga demokrasi serta tetap berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
