berita1.id, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan proses penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih dilakukan secara humanis dengan mengedepankan dialog bersama masyarakat.
Lahan seluas 18,5 hektare yang disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam. Status lahan itu menjadi dasar bagi BP Batam untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, komunikasi terbuka menjadi bagian penting dalam proses penyiapan lahan.
“Setiap pembangunan perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka yang baik. Sejak awal, BP Batam memilih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif guna mendengar langsung aspirasi masyarakat sekitar kawasan Sekolah Terintegrasi Merah Putih,” tegas Ariastuty, Minggu (16/8).
Tuty mengatakan, tim BP Batam telah beberapa kali melakukan pertemuan dan berdialog langsung dengan warga setempat. Salah satunya berlangsung saat pertemuan bersama Wakil Kepala BP Batam di Kantor Pemerintah Kota Batam pada 21 Juli 2026 lalu.
Dalam proses pendataan, terdapat empat warga yang menyampaikan klaim atas sebagian area yang masuk dalam rencana pembangunan sekolah.
Menurut Tuty, BP Batam sejak awal telah memberikan ruang kepada warga yang memiliki keberatan untuk menunjukkan dokumen atau legalitas tanah sebagai dasar penguasaan maupun kepemilikan lahan. Dokumen tersebut selanjutnya akan diverifikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“BP Batam menghormati setiap penyampaian warga tersebut dan memberikan ruang untuk menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penguasaan atau kepemilikan atas lahan dimaksud. Penyiapan lahan ini dilakukan dengan memperhatikan status lahan dan ketentuan yang berlaku, serta tetap mengedepankan komunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Hingga saat ini, dua warga telah menyerahkan dokumen untuk menjalani proses verifikasi. Sementara dua warga lainnya masih diberikan ruang untuk menyampaikan dokumen atau bukti persuratan yang menjadi dasar penguasaan maupun kepemilikan lahan.
Tuty menegaskan, apabila hasil verifikasi nantinya menunjukkan adanya hak yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
“BP Batam berkomitmen menghormati setiap hak masyarakat. Seluruh proses penyiapan lahan kami pastikan berjalan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” katanya.
Pengamanan Area HPL
Terkait informasi yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir, Tuty juga menjelaskan keberadaan personel Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam di lokasi pembangunan.
Ia mengatakan, personel Ditpam bertugas melakukan pengamanan pada area HPL yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.
Tuty mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi secara utuh dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar sebelum mengambil kesimpulan.
“Terkait informasi mengenai pematokan, kami memastikan bahwa keberadaan personel Ditpam di lokasi merupakan bagian dari pelaksanaan pengamanan area HPL sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki,” jelasnya.
Menurut Tuty, pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Batam.
Karena itu, proses penyiapan lahan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan komunikasi, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
BP Batam juga memastikan ruang dialog tetap terbuka selama proses penyiapan lahan berlangsung. Seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan mengedepankan musyawarah dengan berpedoman pada prosedur hukum yang berlaku.
Tuty berharap pembangunan sekolah tersebut nantinya dapat memberikan manfaat bagi generasi muda, khususnya anak-anak di wilayah Rempang-Galang.
“Selain dilengkapi sarana dan prasarana yang baik, sekolah ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak di Rempang-Galang sesuai dengan ketentuan program. Harapan kami adalah bagaimana anak-anak tersebut mendapat jaminan pendidikan yang layak untuk bekal menghadapi era yang semakin maju,” tutup Tuty. (*)
