berita1.id, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan anggaran Rp2,44 triliun untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sepanjang 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari strategi BP Batam mempercepat pertumbuhan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.
Rencana kerja dan anggaran tersebut dipaparkan Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8).
“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ujar Amsakar dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Dalam RDP itu, BP Batam memaparkan arah pembangunan KPBPB Batam pada 2027 dengan tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern.”
Menurut Amsakar, pagu Rp2,44 triliun tersebut tetap mengacu pada pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalamnya terdapat rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Komisi VI DPR RI melalui RDP pada 17 Juni 2026.
Rekomposisi tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan baru serta pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menunjang aktivitas investasi di KPBPB Batam.
“Secara keseluruhan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 akan dialokasikan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” jelas Amsakar.
Selain membahas belanja dan program kerja, BP Batam juga memaparkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2027 yang ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun. Penerimaan itu ditargetkan berasal dari unit-unit penghasil serta badan usaha di lingkungan BP Batam.
Tiga kontributor terbesar PNBP ditargetkan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
Besarnya target tersebut menunjukkan sektor pertanahan, layanan air minum dan pengelolaan limbah, serta kepelabuhanan masih menjadi sumber utama penerimaan BP Batam.
Di sisi lain, BP Batam menempatkan pengembangan kawasan dan modernisasi infrastruktur sebagai bagian penting dari strategi menarik investasi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penentu bagi investor dalam mengembangkan kegiatan usaha di Batam.
Amsakar berharap dukungan Komisi VI DPR RI dapat memperkuat pelaksanaan program kerja BP Batam sepanjang 2027.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program Tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” kata Amsakar.
Dalam RDP tersebut, Amsakar hadir bersama Li Claudia Chandra serta para Anggota/Deputi BP Batam dan jajaran terkait.
Pada akhir rapat, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan BP Batam mengenai pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi penyusunan rencana anggaran tersebut dan meminta agar anggaran yang telah disiapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung program pembangunan Batam.
“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” tutup Andre. (*)
