BP Batam Ingin Media Tetap Kritis, Tuty: Kritik Jadi Bahan untuk Berbenah

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait saat bertemu dengan insan pers. Ariastuty Sirait menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan profesional antara pemerintah dan insan pers guna mendukung penyampaian informasi pembangunan Batam kepada masyarakat. Foto. Humas BP Batam.
banner 120x600
banner 468x60

berita1.id, Batam – Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang sehat, profesional, dan saling menghormati antara pemerintah dan insan pers. Hubungan yang baik dengan media dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai informasi mengenai pembangunan Batam dapat diterima masyarakat secara utuh dan berimbang.

Upaya memperkuat komunikasi tersebut sejalan dengan semangat Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang terus mendorong silaturahmi dengan para pemimpin redaksi dan insan pers di Batam. Menurut Ariastuty, silaturahmi tidak sekadar membicarakan pemberitaan, tetapi juga menjadi ruang untuk saling mengenal, bertukar pandangan, serta memahami tantangan yang dihadapi pemerintah dan media di tengah perkembangan era digital.

banner 325x300

“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ungkap Ariastuty.

Ia mengatakan, pemerintah sangat menghargai keberadaan media yang tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis. Kritik, kata dia, merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sekaligus dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

Namun, Ariastuty berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berlandaskan prinsip jurnalistik, seperti akurasi, verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan. Menurutnya, kritik yang disusun melalui proses jurnalistik yang kuat akan lebih konstruktif dan mampu memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat, ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk membuka akses informasi dan menyediakan ruang konfirmasi yang memadai bagi media. Komunikasi dua arah dinilai penting agar informasi mengenai kebijakan maupun pembangunan Batam tidak berhenti pada satu perspektif.

“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” ujar Ariastuty.

Ia menilai, komunikasi yang dibangun melalui silaturahmi diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih cair antara pemerintah dan media. Hubungan tersebut tidak semestinya hanya terjalin ketika muncul persoalan atau ketika pemerintah membutuhkan publikasi.

“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama,” lanjutnya.

Ariastuty juga menegaskan bahwa kemitraan pemerintah dengan media bukan berarti mengharapkan pemberitaan yang selalu positif. Sebaliknya, BP Batam membutuhkan media yang independen, kritis, dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” tegasnya.

Menurut Ariastuty, tujuan utama dari komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media bukan sekadar membangun hubungan baik. Lebih dari itu, komunikasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat.

Dalam ekosistem tersebut, media tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik secara profesional, sementara pemerintah terbuka memberikan penjelasan dan merespons berbagai masukan. Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat, dan berimbang mengenai perkembangan Batam. (*)

banner 325x300
Carousels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *