berita1.id, Batam – Polemik mengenai penyesuaian tarif dan reformasi pola operasi pelabuhan di Batam seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan kenaikan biaya logistik. Di balik kebijakan tersebut, terdapat kepentingan yang lebih besar, yakni memperkuat kedaulatan logistik nasional sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia di jalur pelayaran internasional yang sangat strategis.
Ketua Woman in Logistics and Transport (Wilat) Kepulauan Riau, Dr. Lindasari Novianti, mengatakan transformasi pelabuhan perlu dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Menurut dia, Batam memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan karena berada di kawasan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
“Penguatan pelabuhan Batam harus dipandang sebagai bagian dari agenda nasional untuk merebut kembali nilai ekonomi, memperkuat ketahanan rantai pasok nasional, dan memastikan posisi strategis Indonesia di Selat Malaka benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia,” kata Linda, Kamis (9/7).
Linda menjelaskan, lebih dari 102.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahun. Jalur tersebut mengakomodasi sekitar 22 persen perdagangan maritim dunia serta hampir 29 persen perdagangan minyak global. Namun, besarnya arus perdagangan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Menurut dia, sebagian besar nilai tambah dari aktivitas logistik dan jasa maritim masih dinikmati pusat-pusat logistik di negara lain. Padahal, Indonesia memiliki keunggulan geopolitik karena menguasai sebagian kawasan perairan strategis di Selat Malaka.
“Kita masih belum mampu menangkap manfaat ekonomi secara optimal dari posisi strategis yang kita miliki. Padahal peluangnya sangat besar,” ujarnya.
Linda menilai kondisi itu tidak semata-mata mencerminkan persoalan persaingan usaha, melainkan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas logistik nasional agar Indonesia mampu memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari aktivitas perdagangan internasional yang melintasi wilayahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun sistem logistik nasional yang tangguh di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pandemi Covid-19, konflik geopolitik, hingga gangguan pada jalur pelayaran internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa ketahanan rantai pasok merupakan faktor penting bagi stabilitas ekonomi suatu negara.
“Berbagai gangguan global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa negara yang tidak memiliki kapasitas logistik domestik yang kuat akan kehilangan fleksibilitas ekonomi dan daya tawar strategis,” katanya.
Karena itu, Linda menilai reformasi pelabuhan di Batam, termasuk penyesuaian struktur tarif dan pola operasional, merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan memperkuat kapasitas logistik nasional. Kebijakan tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing perusahaan logistik Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi berbagai guncangan global.
Ia menambahkan, sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Korea Selatan berhasil membangun sektor pelabuhan yang kompetitif melalui investasi berkelanjutan, reformasi kelembagaan, serta kebijakan yang berpihak pada penguatan pelaku usaha domestik.
Menurut Linda, Batam tidak boleh selamanya hanya menjadi wilayah transit yang memberikan keuntungan lebih besar kepada ekosistem logistik negara lain. Reformasi yang tengah dilakukan BP Batam dapat menjadi momentum untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan aktivitas bongkar muat, pergudangan, transportasi multimoda, freight forwarding, hingga berbagai layanan logistik yang dikelola oleh perusahaan nasional dan pelaku usaha lokal.
“Kalau ekosistem logistik nasional semakin kuat, maka nilai ekonomi yang selama ini mengalir ke negara lain dapat dinikmati oleh Indonesia. Di situlah arti penting transformasi pelabuhan Batam,” ujarnya. (*)
