berita1.id, Batam – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Merah Putih di Rempang kembali memicu penolakan warga. Sejumlah warga mencabut plang yang telah dipasang di lokasi proyek, Selasa (14/7).
Aksi tersebut terekam dalam video yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat beberapa warga mendatangi lokasi, mencabut plang penanda pembangunan, serta menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan sekolah yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Informasi yang dihimpun berita1.id, menyebutkan, penolakan terjadi ketika petugas berada di kawasan yang akan dibangun Sekolah Rakyat Terintegrasi Merah Putih di Rempang. Sejumlah warga disebut tidak menerima lahan yang mereka klaim sebagai garapan dijadikan lokasi pembangunan sekolah.
Bahkan, sempat terjadi ketegangan di lapangan ketika sekelompok warga melakukan perlawanan terhadap petugas yang berada di lokasi. Meski demikian, situasi akhirnya dapat dikendalikan.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, membenarkan adanya kegiatan pengukuran lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, lokasi tersebut berada di atas lahan yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa warga yang mengklaim memiliki lahan berbatasan langsung dengan area pembangunan sehingga menolak proses pengukuran.
“Petugas Direktorat Pengamanan BP Batam yang mendampingi tim pengukuran melakukan pendekatan persuasif dan memberikan penjelasan kepada warga,” ujarnya.
Tuty menegaskan, personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut hanya berasal dari Direktorat Pengamanan BP Batam dengan pendampingan aparat kepolisian.
Menurutnya, sosialisasi mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat telah dilakukan berulang kali kepada masyarakat.
“Sudah ada beberapa kali sosialisasi, mungkin lebih dari 10 kali,” katanya.
BP Batam juga meminta masyarakat yang merasa lahannya terdampak agar mendaftarkan diri ke posko penyelesaian pembebasan lahan garapan. Selanjutnya, tim akan melakukan verifikasi untuk menentukan bentuk penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
“(Jika ada terdampak) dilaporkan saja dulu. Nanti ada tim yang melakukan verifikasi terhadap lahannya,” ujarnya.
Tuty menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Untuk merealisasikan proyek tersebut dibutuhkan lahan seluas sekitar 18 hektare. (*)
