berita1.id, Batam – Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus selalu dirayakan dengan semarak di berbagai daerah. Mulai dari upacara bendera, perlombaan rakyat, hiburan, hingga berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga pemerintah daerah.
Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul persoalan yang hampir setiap tahun menjadi perbincangan masyarakat, yakni adanya pungutan atau iuran yang dibebankan kepada warga untuk membiayai berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan.
Iuran tersebut biasanya digunakan untuk membeli hadiah perlombaan, memasang bendera dan umbul-umbul, menyelenggarakan hiburan, serta berbagai kebutuhan lainnya. Bagi sebagian masyarakat, hal tersebut dianggap sebagai bentuk gotong royong.
Namun bagi sebagian warga lainnya, iuran perayaan 17 Agustus justru menimbulkan pertanyaan. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah, apakah perayaan kemerdekaan harus selalu dibebankan kepada masyarakat?
Pertanyaan inilah yang menjadi sorotan Dr. Rizki Firmanda, seorang dosen yang juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi serta dunia usaha.
Dalam perbincangan di Podcast Ruang Bicara, Dr. Rizki Firmanda mengaku tertarik membahas persoalan kemerdekaan, terutama ketika perayaan hari besar bangsa tersebut dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Menurutnya, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja kepada bangsa Indonesia. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan panjang para pejuang, ulama, santri dan seluruh tokoh bangsa yang telah mengorbankan tenaga, pikiran bahkan nyawa.
“Kemerdekaan ini bukan sebuah hadiah dan bukan pula warisan yang datang begitu saja. Kemerdekaan ini direbut dan diperjuangkan oleh para pejuang kita,” ujarnya.
Karena itu, generasi saat ini memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa.
Namun, Dr. Rizki menilai makna kemerdekaan juga harus terus dikritisi dan disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat. Sebab, secara fisik Indonesia memang telah bebas dari penjajahan negara asing, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat berbagai persoalan yang membebani rakyat.
Ia mengatakan, penjajahan dalam bentuk kekuasaan asing seperti yang pernah dilakukan Belanda dan Jepang memang telah berakhir. Namun, bangsa Indonesia tetap harus mampu membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk persoalan yang membuat rakyat merasa tertekan.
Salah satunya adalah ketika momentum kemerdekaan justru menjadi waktu munculnya berbagai pungutan yang dirasakan memberatkan oleh sebagian masyarakat.
Dr. Rizki mempertanyakan posisi dan peran negara apabila kegiatan peringatan kemerdekaan setiap tahun harus selalu mengandalkan iuran masyarakat.
Menurutnya, tidak ada yang salah dengan gotong royong. Nilai tersebut bahkan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia sejak dahulu.
Namun gotong royong, katanya, seharusnya tidak berubah menjadi kewajiban yang membebani warga, terutama jika pungutan dilakukan dengan alasan bahwa masyarakat harus ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan.
“Yang menjadi pertanyaan, ini gotong royong atau sudah menjadi beban bagi warga? Kita merdeka, tetapi ketika memperingati kemerdekaan kok masyarakat harus kembali dibebani dengan berbagai iuran,” katanya.
Ia menilai pemerintah seharusnya dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan, setidaknya dalam memberikan dukungan terhadap masyarakat hingga ke tingkat lingkungan.
Menurutnya, selama satu tahun masyarakat telah menjalankan berbagai kewajiban kepada negara, termasuk membayar pajak dan berbagai bentuk kontribusi lainnya.
Karena itu, momentum 17 Agustus menurutnya dapat menjadi salah satu kesempatan bagi negara untuk hadir lebih dekat dengan rakyat dan memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan kemerdekaan.
Dr. Rizki bahkan menyinggung persoalan sederhana seperti penyediaan bendera Merah Putih. Menurutnya, simbol negara tersebut seharusnya dapat lebih mudah diperoleh masyarakat tanpa harus selalu dibebankan kepada warga.
Ia berpendapat, pemerintah dapat menyiapkan mekanisme penyaluran dukungan melalui struktur pemerintahan yang sudah ada, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan hingga lingkungan RT dan RW.
Dengan demikian, masyarakat tetap dapat melaksanakan berbagai kegiatan secara mandiri dan bergotong royong, tetapi tidak merasa bahwa peringatan kemerdekaan justru menjadi beban tambahan.
Menurut Dr. Rizki, semangat memperingati Hari Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dilihat dari besarnya panggung hiburan atau mahalnya hadiah perlombaan.
Makna kemerdekaan jauh lebih besar daripada sekadar kegiatan seremonial. Perayaan 17 Agustus seharusnya menjadi momentum untuk mengingat perjuangan para pendiri bangsa sekaligus mengevaluasi apakah rakyat benar-benar telah merasakan manfaat dari kemerdekaan.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah memberikan cap negatif kepada orang-orang yang mengkritisi persoalan iuran dalam perayaan kemerdekaan.
Menurutnya, mengkritik cara penyelenggaraan peringatan 17 Agustus bukan berarti seseorang tidak mencintai Indonesia atau tidak memiliki rasa nasionalisme.
Justru kritik dapat menjadi bagian dari kecintaan terhadap bangsa, terutama apabila bertujuan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih baik dan perayaan kemerdekaan yang lebih bermakna bagi seluruh rakyat.
“Kalau ada yang menyampaikan kritik, jangan langsung dianggap tidak mendukung kemerdekaan. Kita hanya ingin mencari cara yang lebih elegan dan lebih baik dalam memperingati kemerdekaan,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan iuran, Dr. Rizki juga mengajak masyarakat untuk melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia, khususnya Kota Batam yang berada di kawasan strategis dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara.
Menurutnya, Batam memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di kawasan perbatasan internasional dan memiliki akses penting terhadap jalur perdagangan dunia.
Potensi tersebut seharusnya mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi modal untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.
Ia berharap semangat kemerdekaan tidak hanya berhenti pada seremoni tahunan, tetapi juga menjadi dorongan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun kehidupan yang lebih adil.
Bagi Dr. Rizki, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat tidak hanya bebas secara politik, tetapi juga mampu merasakan keadilan, kesejahteraan, pendidikan yang layak serta kesempatan yang sama untuk berkembang.
Di usia Republik Indonesia yang ke-81 tahun, ia berharap seluruh elemen bangsa dapat kembali merefleksikan makna kemerdekaan dan menjadikan momentum 17 Agustus sebagai ruang untuk memperkuat persatuan.
“Semoga apa yang kita perjuangkan dapat menjadi manfaat bagi orang banyak dan menjadi corong bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, baik di Kota Batam, Kepulauan Riau maupun pemerintah pusat,” pungkasnya.
Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pun diharapkan tidak sekadar menjadi pesta rakyat setiap bulan Agustus, tetapi benar-benar menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan para pendahulu harus terus diisi dengan keberpihakan kepada rakyat.
Sebab pada akhirnya, semangat “Merdeka” bukan hanya tentang mengibarkan Merah Putih dan menyelenggarakan perlombaan, melainkan bagaimana seluruh rakyat Indonesia benar-benar dapat merasakan arti kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. (*)
