berita1.id, Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang semakin kondusif di Batam.
Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8). Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri).
“Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Kepala BP Batam Amsakar Achmad.
MoU tersebut ditandatangani Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran.
Sementara PKS antara BP Batam dan Polda Kepri ditandatangani Amsakar bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin.
Ruang lingkup kerja sama yang disepakati cukup luas. Mulai dari pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, hingga penegakan hukum.
Kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
Amsakar mengatakan, sinergi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. Menurutnya, keamanan dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Batam.
Dengan kondisi keamanan yang terjaga dan kepastian hukum yang semakin kuat, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan.
“Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar.
Sementara itu, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menilai perpanjangan kerja sama tersebut menjadi momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam.
Menurut Fadil, peran Polri dalam mendukung pembangunan tidak sebatas menjaga keamanan. Polri juga harus mampu menjadi mitra strategis dalam mengawal berbagai agenda pembangunan di Batam.
“Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil.
Karena itu, Fadil meminta jajaran Polda Kepri memastikan seluruh poin kerja sama benar-benar diterapkan di lapangan. Ia menegaskan, MoU tersebut jangan sampai berhenti pada seremoni penandatanganan semata.
“Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.
Dengan penguatan sinergi tersebut, BP Batam dan Polri diharapkan dapat semakin solid dalam menghadapi berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan Batam yang aman, kondusif dan semakin menarik bagi investasi. (*)
