Batam-(Berita1.id)-Mahasiswa dan pemuda di Kota Batam meminta DPRD Batam memperkuat pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Program Koperasi Desa (Kopdes). Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di DPRD Batam, Rabu (17/6).
Ketua DPD Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kepulauan Riau, Rizki Firmanda, mengatakan mahasiswa dan pemuda memiliki peran sebagai kontrol sosial dalam mengawal kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menurut dia, harga kebutuhan pokok masih menjadi perhatian warga Batam di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Kenaikan harga pangan dinilai berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan beban rumah tangga.
“Batam berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara maju. Namun masyarakat masih menghadapi persoalan harga kebutuhan pokok yang perlu menjadi perhatian bersama,” kata Rizki.
Selain persoalan pangan, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini berjalan di berbagai daerah. Perwakilan GPN, Haris, meminta DPRD Batam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan program, mulai dari keamanan pangan hingga kualitas sumber daya manusia yang terlibat.
Menurut Haris, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tenaga kerja, dan pengelola program perlu dilakukan secara ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta menjamin kualitas layanan bagi peserta didik.
“Kami meminta DPRD mengawasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Screening terhadap tenaga kerja dan pengelola perlu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran maupun persoalan yang merugikan siswa,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga meminta DPRD mengawasi pelaksanaan Program Koperasi Desa yang menjadi salah satu program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Mereka menilai pengawasan sejak tahap awal diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan dan dikelola secara transparan.
Mahasiswa turut menyoroti informasi mengenai kontrak manajer koperasi yang disebut memuat kewajiban pengembalian dana hingga Rp100 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.
Selain itu, mahasiswa dan pemuda mendorong pemerintah daerah menggelar operasi pasar guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar tradisional.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan pemuda. Menurut dia, fungsi pengawasan DPRD mencakup pemantauan pelaksanaan program pemerintah dan kondisi ekonomi daerah, termasuk perkembangan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kami akan mengundang pemerintah daerah untuk membahas langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pengawasan pasar juga menjadi bagian penting agar tidak terjadi gejolak harga yang merugikan masyarakat,” kata Kamaluddin.
Terkait Program Koperasi Desa, Kamaluddin menjelaskan hingga saat ini belum ada koperasi desa yang diresmikan di Batam. Dari 64 kelurahan yang ada, sekitar 32 gerai telah dipersiapkan dan direncanakan menjadi bagian dari peresmian nasional pada Juni 2026.
Ia menambahkan DPRD akan meminta penjelasan dari Dinas Koperasi mengenai perkembangan program tersebut sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Audiensi ditutup dengan komitmen mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal isu stabilitas harga pangan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, serta pembangunan Koperasi Desa agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(S)
Redaksi
