berita1.id, Batam – Rencana pembangunan Museum dan Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, dengan nilai sekitar Rp101 miliar mendapat sorotan tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek fisik dan simbol kebudayaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Huzrin dalam rangkaian refleksi 24 tahun perjalanan Provinsi Kepri. Menurutnya, momentum tersebut semestinya menjadi ruang untuk mengevaluasi arah pembangunan dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Marilah kita konsentrasi kepada masyarakat. Perlu betul-betul kita perhatikan, karena masih banyak masyarakat yang tertinggal. Kalau kita benar-benar mendengar aspirasi mereka, insyaAllah masyarakat bisa semakin terangkat,” ujar Huzrin dalam dialog memperingati 24 tahun Kepri bersama RRI Batam, Kamis (24/9/2026).
Menurut Huzrin, pembangunan daerah tidak cukup diukur dari berdirinya berbagai infrastruktur maupun bangunan monumental. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan penguatan ekonomi rakyat, kata dia, juga harus mendapat perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan.
Kritik tersebut muncul di tengah rencana Pemprov Kepri membangun Museum dan Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Berdasarkan keterangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepri, proyek itu merupakan salah satu proyek strategis tahun jamak dengan nilai total Rp101 miliar.
Untuk tahun anggaran 2026, dialokasikan Rp30,8 miliar. Sedangkan Rp70,2 miliar sisanya dialokasikan pada 2027. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2027.
Pemprov Kepri memiliki alasan tersendiri dalam membangun museum dan monumen tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut proyek itu sebagai upaya memperkuat kembali posisi sejarah Melayu dalam perkembangan bahasa nasional.
Ansar menegaskan pembangunan tersebut tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik. Konten sejarah dan budaya akan diperkaya sehingga dapat menjadi ruang edukasi yang relevan bagi generasi muda. Peletakan batu pertama dijadwalkan bertepatan dengan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepri pada 24 September 2026.
Bagi Huzrin, pembangunan simbol kebudayaan tetap memiliki arti penting. Namun, ia meminta proyek tersebut ditempatkan dalam kerangka kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
Ia mengingatkan masih terdapat masyarakat Kepri yang membutuhkan perhatian dan intervensi pembangunan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat sebelum menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Huzrin juga mengajak pemerintah dan masyarakat tidak berhenti pada capaian pembangunan. Evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi warga, menurutnya, perlu terus dilakukan agar pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.
Persoalan yang disoroti Huzrin pada akhirnya bukan semata-mata mengenai keberadaan Tugu Bahasa. Kritik tersebut lebih jauh menyentuh bagaimana pemerintah menyusun prioritas kebijakan dan anggaran daerah.
Di satu sisi, pembangunan Tugu Bahasa diarahkan untuk memperkuat identitas sejarah Melayu sekaligus mendukung Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi berbagai kebutuhan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Salah satunya sektor kesehatan. Pemprov Kepri tengah membangun poliklinik rawat jalan RSUD Raja Ahmad Tabib dengan nilai proyek sekitar Rp110 miliar. Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan di tengah tingginya tingkat kunjungan pasien yang mencapai sekitar 600 orang per hari.
Huzrin, yang merupakan salah satu tokoh dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, meminta semangat awal pembentukan provinsi tetap menjadi pijakan dalam pembangunan. Menurut dia, pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang masih tertinggal.
Sementara itu, Pemprov Kepri menyatakan pembangunan dan pemerataan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Ansar menyebut konektivitas antarpulau, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting dalam membangun Kepri sebagai provinsi kepulauan.
Perdebatan mengenai Tugu Bahasa pun tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sebuah monumen senilai Rp101 miliar. Lebih jauh, isu tersebut menyentuh bagaimana pemerintah menyeimbangkan pelestarian sejarah dan kebudayaan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Memasuki usia 24 tahun, Kepri menghadapi tantangan untuk memastikan pembangunan tidak hanya meninggalkan jejak fisik, tetapi juga memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat. Bagi Huzrin, kesejahteraan rakyat tetap harus menjadi tujuan utama pembangunan daerah. (*)
