berita1.id, Batam – Persoalan ketersediaan air bersih di Kota Batam kembali menjadi sorotan. Keluhan masyarakat di sejumlah wilayah muncul di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk, investasi, industri, dan urbanisasi yang terus mendorong kebutuhan air bersih.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Ir. H. Suryanto, mengatakan persoalan air bersih tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan jangka pendek. Menurutnya, kebutuhan air harus dipersiapkan sejak sekarang agar mampu menopang pertumbuhan Batam dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.
“Investasi itu bukan tujuan akhir. Investasi itu hanya alat bagaimana membuat masyarakat kita sejahtera,” ujar Suryanto saat menjadi narasumber Podcast Ruang Bicara, Sabtu (12/9).
Menurut Suryanto, pertumbuhan investasi dan industri harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai geliat ekonomi Batam terus meningkat, sementara infrastruktur dasar belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.
Ia menyebut sedikitnya ada tiga hal utama yang harus menjadi perhatian dalam menyelesaikan persoalan air bersih Batam. Ketiganya yakni ketersediaan air baku, kapasitas pengolahan, serta sistem distribusi kepada masyarakat.
Karena itu, Suryanto mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan air bersih Batam. Evaluasi tersebut, menurut dia, perlu dilanjutkan dengan penyusunan master plan kebutuhan air untuk 10 hingga 20 tahun ke depan.
Perencanaan tersebut harus memperhitungkan pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan industri, investasi, urbanisasi, hingga kebutuhan rumah tangga masyarakat.
“Yang harus kita siapkan adalah infrastrukturnya. Infrastruktur dasar harus kita matangkan karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” katanya.
Suryanto menilai, Batam yang terus berkembang menuju kota global membutuhkan infrastruktur dasar yang kuat. Air bersih, kata dia, merupakan salah satu kebutuhan utama yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses pembangunan kota.
Di sisi lain, Suryanto mengakui DPRD Kota Batam tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan air bersih yang berada dalam lingkup BP Batam melalui BU SPAM. Namun, DPRD tetap berupaya menyuarakan aspirasi masyarakat melalui komunikasi, koordinasi, dan pemantauan terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar rencana. Persoalan air bersih harus bermuara pada pelayanan yang benar-benar dirasakan warga.
“Yang dibutuhkan mereka bukan janji. Yang dibutuhkan mereka adalah kapan kran kita ini ada airnya,” tegasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan air di masa mendatang, Suryanto juga menyebut teknologi desalinasi air laut sebagai salah satu alternatif yang dapat dikaji. Opsi tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang seiring meningkatnya kebutuhan air di Batam.
Ia juga melihat adanya upaya pembenahan jaringan distribusi yang dilakukan pihak terkait. Namun, menurutnya, berbagai langkah tersebut harus diikuti dengan hasil nyata di lapangan sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan layanan.
Suryanto menegaskan, keberhasilan pembangunan Batam tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi yang masuk. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia berharap Batam tidak hanya tumbuh sebagai kota dengan aktivitas ekonomi dan investasi yang semakin besar, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
“Jadi kita ingin Batam yang semakin mendunia, masyarakatnya juga ikut terangkat,” pungkasnya. (*)
