Buka Jalan Capres Alternatif, PKN Uji Materi UU Pemilu

Sabtu, 21 Januari 2023 06:45:39 WIB
Oleh: Redaksi

BERITA1.ID – NASIONAL – Setelah dinyatakan lolos sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 9, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu dikaitkan dengan syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. 

Selain mendatangi MK, pengurus dan kuasa hukum juga telah mendaftarkan permohonannya dengan Nomer 09/PAN.Online/2023 di situs resmi MK. “Kami sudah mengajukan permohonan dan saat datang ke MK hari Jumat ternyata hanya melayani Online saja dan sudah kami masukkan secara online dan kebetulan dapat nomer 9 sesuai dengan nomor urut PKN, ” kata Waketum PKN yang juga ketua Tim kuasa hukum Rio Ramabaskara, SH., MH kepada awak media saat dikonfirmasi hal tersebut di Jakarta.

Dijelaskannya kedatangan ke MK dikoordinir Sekjen PKN Dr Sri Mulyono dan pengurus lainnya. Dan untuk memastikan permohonan sudah masuk, direncanakan Selasa atau Rabu nanti akan dibawakan hard copy dokumen permohonannya. “Selasa atau Rabu kami akan ke MK lagi memastikan. Walau sudah pernah diuji, tapi dari legal standing dan argumentasi hukumnya kami yakin kali ini akan tembus, ” kata Rio. Jika ini berhasil, kata Rio, maka akan memudahkan munculnya Capres dan cawapres alternatif ataupun mempercepat kepastian Capres cawapres yang telah ada tapi digantung oligarki politik.

Dijelaskannya, ada hal yang mendasar dan berbeda dari belasan permohonan yang pernah ada. “Di Pasal 6A ayat 2 sdh tegas menyebutkan yang bisa mengusulkan capres cawapres adalah partai politik peserta pemilu, tapi ternyata setelah disahkan KPU ada empat parpol peserta pemilu yang tidak bisa mengusulkan karena tidak masuk dalam kriteria memiliki kursi atau suara sah. Kami. Minta perlakuan yang adil sesuai asas Pemilu, ” kata Rio.
Ditegaskannya, berbeda dengan permohonan pemohon sebelumnya, PKN tidak mempermasalahkan besaran prosentase kursi atau suara sah yang ditegaskan MK sebagai open legal policy, tetapi soal ada yang bisa pakai kursi dan suara dah tapi ada yang gak konstitusionalnya dihilangkan karena tidak memiliki dua persyaratan tersebut.

“Bagaimana mungkin Pemilu akan adil, ketika dari Proses pendaftaran Parpol hingga mengambil nomer urut berjalan bersamaan saat mengajukan Capres diperlakukan diskriminatif. Ada empat parpol yaitu PKN, Gelora, Buruh dan Ummat terhalang haknya mengajukan calon presiden walau sudah menjadi partai politik peserta pemilu, “kata advokat asal NTB ini.

PKN yang dipimpin mantan ketua Komisi 3 DPR RI Gede Pasek Suardika ini berharap, hakim MK harus bertanggungjawab mencarikan solusi yang tidak diperhitungkan sebelumnya itu atas keputusan Pemilu serentak. ” Jika dulu Pileg dipakai dasar Pilpres di periode yang sama skrg malah tidak bisa bagi sebagian partai politik peserta pemilu. MK harus beri solusi agar hak konstitusional parpol peserta pemilu tidak dihilangkan oleh putusan MK. MK yang tugasnya menjaga dan memastikan hak konstitusional justru atas putusan pemilu serentak menghilangkan hak 4 parpol baru, ” Katanya.

Selain itu PKN menilai persyaratan kursi dan suara kehilangan makna dengan tidak dihitung nya 2,3 persen suara sah Pemilu 2019 lalu akibat dua parpol tidak lolos sebagai partai politik peserta Pemilu yaitu Partai Berkarya dan PKPI. Ini merupakan masalah serius akibat persyaratan Pemilu sebelumnya dipakai dasar di pemilu berikutnya sementara syarat ikut pemilu berikutnya harus mendaftar ulang dan diverifikasi ulang mulai dari nol. “Tampaknya ini dilupakandan tidak dipikirkan konsekwensi dari pemilu serentak, ” Kata Rio Ramabaskara. ***

banner-depan

Rekomendasi

Berita Terbaru

Diuji Ke MK, PKN Sarankan Tunda Pengumuman Pasangan Capres

BERITA1.ID – Nasional – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyarankan partai politik peserta pemilu untuk menunda…

Pemerintah Evaluasi Kebajikan Dana Desa 2022

*Dana Desa 2023, Fokus Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem BERITA1.ID – KEMENKO PMK —…

Buka Jalan Capres Alternatif, PKN Uji Materi UU Pemilu

BERITA1.ID – NASIONAL – Setelah dinyatakan lolos sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dengan nomor…